Perpanjangan Waktu Pembahasan Hibah Tanah dan Bangunan Milik Pemprov Sultra



Saat ini Anggota DPRD Prov. Sultra tengah membahas Usul Hibah Tanah dan Bangunan milik Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI dan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara.


Dimulai pada 10 Januari 2022 dengan acara pokok Penjelasan Pemerintah Daerah di Gedung Sidang Utama. 11 Januari Komisi I, II, dan III melakukan Rapat Kerja terkait Usul Hibah Tanah di Ruang Rapat Bokori. 12 Januari gabungan Komisi melakukan kunjungan lapangan untuk melihat dan mencermati kondisi bangunan milik Pemprov. Sultra yang akan dihibahkan. 18 Januari bersama Badan Musyawarah, Anggota DPRD Prov. Sultra melakukan rapat dengan agenda Penjadwalan ulang Pembahasan Hibah Tanah di Ruang Rapat Bokori.


Ditemui Tim Media DPRD Sultra usai rapat Penjadwalan ulang Pembahasan Hibah Tanah, Selasa (18/01), Sarlinda Mokke (Anggota Komisi II) menjelaskan perkembangan pembahasan.


“Lanjutan pembahasannya (Hibah Tanah) di tanggal 8 Februari 2022. Karena mengingat masih ada hal-hal yang perlu kita bahas dan kita bicarakan mengenai hibah ini.


Kita tidak boleh menyerahkan begitu saja. Jadi istilahnya take and givenya itu (musti) ada ke pemerintah daerah. Itu yang harus kita bicarakan sehingga rapat tadi ini kita mengulur waktunya untuk mengambil keputusan yang lebih baik.”


Lebih lanjut, Sarlinda Mokke menjelaskan bahwa perpanjangan waktu pembahasan Hibah Tanah dilakukan untuk mengambil keputusan yang terbaik buat daerah dan saat ini ada agenda pembahasan Terminal Khusus di Konawe dan Konawe Utara yang mendesak untuk dibahas dan dicarikan solusinya demi kebaikan daerah.


“Karena mengingat di Konawe dan di Konawe Utara itu kita ada Terminal Khusus. Terminal Khusus (Tersus) itu juga potensi buat Pemprov Sultra. (usul hibah tanah) kita tidak bisa hibahkan begitu saja.


Kedua Tersus itu juga potensi untuk daerah kita dimana kedua Tersus itu bisa memberikan pemasukan ke pemerintah daerah. Di Konawe dan Konawe Utara beberapa perusahaan-perusahaan tambang yang sedang beroperasi sekarang kan itu tidak memiliki Tersus, sehingga perusahaan-perusahaan tersebut mereka meminjam Tersus.”